My Journal

Jika Pilkada Tidak Langsung

sumber: merdeka.com

Kemarin baru saja diketuk palu bahwa DPR memutuskan tidak ada lagi pemilihan kepala daerah (walkot dan gubernur) oleh rakyat secara langsung. Pemilihan diwakilkan kepada DPRD sehingga DPRD lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi walikota dan gubernur mendatang. Lepas sedang diusutnya hal ini ke MK, saya menghargai demokrasi dan keputusan yang dihasilkan melalui jalur yang demokratis. Anggota DPR adalah pilihan rakyat, maka asumsinya adalah suara DPR adalah suara rakyat (walaupun pada kenyataannya suara anggota DPR masih lebih berat ke suara parpol).

Saya cuma ingin membayangkan sebuah skenario jika Pilkada dilakukan secara tidak langsung. Coba kita andai-andai kondisi pilwalkot kemarin, Ridwan Kamil vs Dada Rosada. Anggap saja Ridwan Kamil hanya didukung dua partai sedangkan Dada Rosada beking oleh mayoritas anggota DPRD Bandung. Dengan pilkada langsung, saya bisa membantu mempromosikan Ridwan Kamil ke rekan-rekan saya, bisa mengambil posisi sebaga relawan untuk mendukung program-program kerja Ridwan Kamil, bisa turut serta mengenalkan program beliau ke masyarakat, sekecil-kecilnya, saya sendiri bisa memutuskan pilihan saya kepada Ridwan Kamil ketika saya mencoblos. Andaikata Ridwan Kamil kalahpun, artinya masyarakat jauh lebih mencintai Dada Rosada dan saya kalah suara pun secara fair. Kalau Ridwan Kamil menang, maka saya akan terus mengawal beliau dan membantu kerja beliau sekecil apa yang bisa saya lakukan karena saya dan Ridwan Kamil sama-sama punya tanggung jawab moral terhadap pilihan tersebut.

Lalu kita andaikan kondisinya sudah pilkada tak langsung dimana Dada Rosada didukung lebih banyak partai politik di DPRD. Maka hal yang harus saya lakukan adalah melobi ketua partai politik untuk mengganti dukungan mereka karena kalau ke kader di DPRDnya tidak akan berpengaruh banyak. Orang kalau kader melakukan tindakan yang bersebrangan dengan arah partai ujung2nya kan dipecatin, kayak kemarin waktu ada kader yang mendukung capres yang bersebrangan dengan partai karena sesuai dengan opini rakyatnya, atau kader yang menentukan sikap terhadap RUU Pilkada yang berbeda dengan keputusan partai. Jadi lobinya harus langsung ke pimpinan partai. Jadinya suara saya, suara rakyat, ya gak ada harganya lagi. Kita mau ngomong apa, yang nentuin ya mereka yang duduk di tahta paling tinggi di partainya. Apalagi sekarang udah ada koalisi permanen yang berhasil mengubah2 berbagai undang-undang, jadi apa gunanya lagi rakyat bersuara? Toh semua suara udah diwakilkan ke anggota dewan kan?

Saya 100% menghargai keputusan koalisi permanen tersebut, bahkan kalau misalkan ke depan kelanjutannya mau mengembalikan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemilihan presiden dikembalikan melalui MPR, mau membubarkan KPK, atau apapun itu nanti saya tetap menghormati. Ini negara demokrasi, segala keputusan yang diketuk oleh anggota DPR adalah valid. Kalau gak suka dengan sistem ini, nanti saya post di blog tutorial mengganti kewarganegaraan yah 🙂

Iklan
About Adam Ardisasmita (1204 Articles)
CEO Arsanesia | Google Launchpad Mentor | Intel Innovator | Writer Dailysocial.id and Dicoding.com | Blogger ardisaz.com | Gagdet, Tech, and Community enthusiast.

1 Comment on Jika Pilkada Tidak Langsung

  1. RIP demokrasi.
    Kita berjalan mundur…

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: