Di saat rakyat Indonesia sedang belajar untuk optimis karena orang baik kini sudah bisa menjadi pejabat di negeri yang terkenal korup dan penuh dengan birokrasi yang rumit, kini ada segerombolan orang yang berusaha untuk mengambil kebahagiaan masyarakat di Indonesia. Orang-orang seperti Bu Risma, Pak Ridwan Kamil, Pak Ahok, Pak Ganjar, hingga Pak Jokowi presiden terpilih kita, mereka semua adalah produk dari harapan dan optimisme rakyat yang tersalur melalui pemilihan langsung. Pemilihan langsung juga perlahan menambah partisipasi masyarakat untuk tidak hanya memilih, tapi juga memantau kinerja dari orang yang telah mereka pilih.

Sayangnya, sebagian besar partai politik yang saat ini tergabung dalam koalisi merah putih mengharapkan pemilihan dilakukan oleh kader-kader mereka di DPRD, bukan lagi masyarakat yang memilih langsung pemimpin mereka. Alasannya karena untuk penghematan anggaran karena pelaksanaan pemilu secara langsung memboroskan anggaran. Selain itu, alasan lainnya untuk menghindari money politik sehingga suara bisa disetir oleh mereka yang punya uang dan kekuasaan.

Saya coba menampikkan dulu asumsi dan praduga dari masyarakat dan media bahwa ini (dan undang-undang MD3 dimana ketua DPR bukan lagi dipilih dari partai yang menang pemilu, tapi dari suara terbanyak anggota DPR sendiri) adalah manuver sakit hati karena koalisi besar mereka kalah di pilpres. Walaupun fakta bahwa keputusan ini baru diusulkan ketika mereka kalah pemilu, tapi kita coba lupakan sejenak.

Kalau bicara penghematan anggaran, menurut saya dengan menutup akses ke pemilihan umum secara langsung bukanlah prioritas terbaik untuk dipangkas anggarannya. Satu suara rakyat amatlah berharga, lebih berharga daripada gaji dan tunjangan para anggota koalisi tersebut. Berhubung koalisi tersebut mengisi sebagian besar kursi DPR, gimana kalau penghematannya dimulai dari gaji dan tunjangan mereka dulu? Kan lumayan berasa tuh kalau anggota koalisi tersebut bisa berhemat anggaran rapat, anggaran konsumsi, anggaran transportasi, anggaran keluar negeri, dan lain-lain. Karena menurut saya suara 1 orang itu perlu didengar dan diperjuangkan di negara yang berasas demokrasi ini. Kalau mau hemat, kayak korea utara aja sekalian, gak perlu pake pemilu sama sekali. Hemat tuh pasti.

Kemudian masalah money politik dimana suara bisa dibeli dari rakyat, bukankah anggota DPR juga bisa disuap yah? Bisa dibeli suaranya? Saya mengutip kata-kata Pak Ahok, ketika pejabat dipilih DPR, maka dia harus baik-baik anggota DPR, ngajak main golf, bahkan klo perlu ngegaji DPR supaya dia bisa kepilih. Udah gitu kalau kepilih, tanggung jawab dia ya ke DPR, bukan ke rakyat. Artinya apa, dia harus nurut sama apa yang disuruh sama partainya. Di sini partai kedudukannya jadi lebih tinggi dari rakyat, kan gak bener itu. Dimana-mana partai harusnya mendengarkan dan bertindak sesuai amanat rakyat, bukan sesuai dari keputusan beberapa elit partai saja. Coba aja kita buktiin, ini masyarakat, bahkan yang simpatisan dan pendukung anggota partai koalisi itu, banyak yang menolak dihapuskannya Pemilihan Langsung. Kalau akhirnya gol, berarti terbukti kalau suara kalian, suara kita, itu gak ada gunanya buat mereka. Partai lebih tinggi derajatnya dari rakyat.

Saya salut sama sikap Pak Ridwan Kamil dan gubernnur lainnya yang secara terbuka menolak usulan ini. Apalagi sama Pak Ahok yang memutuskan untuk keluar dari partai ketika keputusan partai sudah tidak memihak kepada rakyat. Ini artinya para pemimpin kita saat ini tunduk kepada rakyat, ingin memperhatikan rakyatnya, dan mereka bukan politisi, tapi negarawan. Orang-orang seperti ini yang akan membawa perubahan bagi Indonesia. Kalau kita mendukung dihapuskan pemilihan langsung, maka tidak mungkin orang-orang baik yang anti sogok ini bisa memegang kendali di pemerintahan. Kita akan mengalami kemunduran demokrasi dan kembali ke era Indonesia Korup. Jadi, saya secara pribadi beropini untuk menolak usulan ini. Biarkan rakyat berpesta untuk demokrasi, daripada wakil rakyat yang berpesta di eropa.