Satu lagi terobosan besar dari KPU untuk pemilu kali ini adalah transparansi. KPU memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa melihat secara langsung hasil scan dari formulir C1 yang merupakan hasil dari pemilihan di tiap TPS yang ditandantangani oleh panitia dan para saksi beserta total perolehan suaranya. Ini menurut saya adalah langkah besar bagi transparansi birokrasi di Indonesia dan bukti bahwa KPU berada di posisi yang netral dan siap dikritik oleh masyarakat. Namun memang karena keterbatasan bandwidth, proses scanning C1 ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jadi pertanyaan internet cepat untuk apa yang dilontarkan oleh menkominfo kita itu sangatlah tidak relevan.

Dari proses scanning ini, masyarakat bisa langsung melihat bahwa terjadi banyak sekali kejanggalan. Dengan teknologi IT, masyarakat secara sporadis bisa turut mengawal form C1 yang aneh. Bahkan ada yang membuat blog di tumblr dengan alamat c1yanganeh.tumblr.com yang isinya adalah kumpulan form C1 yang janggal. Ada yang jumlah total pemilihnya tidak sama dengan jumlah suara pemenangnya, ada yang tidak ada isinya, dan banyak lainnya bisa dicek di sana. Masalahnya, TPS yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia ini gimana cara kita kawalnya?

Untungnya, ada lulusan NTU yang berdomisili di Singapore, dibantu dua rekannya yang bekerja di Silicon Valley Amerika, yang membuat sebuah situs bernama kawalpemilu.org. Situs ini menggunakan bantuan relawan yang jumlah hampir 700 orang untuk mendigitasi formulir C1 yang ada di situs ini (yang datanya diambil langsung dari situs resmi KPU). Relawan yang membantu situs ini juga terdiri dari masyarakat umum, baik itu pemilih calon 1 ataupun calon 2, sehingga datanya tidak dimanipulasi. Terakhir saya akses, hanya rekap C1 yang tersedia, namun saat ini sudah ditambahkan hasil dari DA1 juga. Dari sisi UX, web ini sangat memudahkan kita untuk bisa melihat informasi yang ada, bahkan sampai ke tingkat TPS-nya. Jadi kita bisa mencocokan benar tidak hasil hitung di TPS kita sama dengan yang ada di form C1 tersebut.

Rasanya menyenangkan melihat iklim politik dan birokrasi di Indonesia bisa semakin transparan dan terbuka. Rakyat bisa langsung mengawasi pemerintah bekerja secara langsung. Apalagi dengan akses teknologi informasi yang semakin baik, proses pengawasan bisa menjadi jauh lebih mudah untuk dilakukan. Kota Jakarta sendiri sudah cukup maju dan terbuka dengan teknologi IT yang dibuktikan dengan mengadakan kompetisi bagi para developer untuk membuat aplikasi pengawasan kota jakarta menggunakan data-data yang dibuka dari pusat data di Jakarta. Harapannya, ini menjadi satu langkah besar menuju keterbukaan informasi dan peran aktif masyarakat dalam mengawal tidak hanya proses pemilihan umum saja, tapi juga keberjalanan pemerintahan kita ke depan.