Iklan
My Journal

Kebijakan Pembatasan Kendaraan Pribadi yang Tidak Tepat

gambar dari infojkt.com

Secara refleks begitu kita menyebut kata Jakarta, maka kata yang akan terasosiasikan dengan kata tersebut pertama kali adalah macet. Iya, kemacetan merupakan sebuah masalah yang amat sangat pelik di Jakarta. Seiring waktu berjalanan, tingkat kemacetan di Jakarta pun semakin meningkat. Bayangkan betapa besar kerugian yang terjadi akibat kemacetan, tingkat stress yang menumpuk karena macetnya Jakarta, dan banyak dampak negatif lainnya.

Pemerintah selalu mencoba berinovasi dan membuat kebijakan untuk mengentaskan kemacetan. Kita lihat di jalan-jalan protokol ada yang namanya sistem 3-in-1. Apakah efektif? Saya rasa tidak. Buktinya daerah tersebut masih tetap macet mau itu di waktu 3-in-1 maupun bukan. Melihat hal itu, muncul isu kebijakan-kebijakan baru yang akan dilahirkan oleh pemerintah kita yang jenius. Mulai dari penggunakan ERP seperti di Singapore, penggunaan sistem ganjil genap, hingga ada isu akan memberlakukan 5-in-1.

Saya rasa, kebijakan yang sifatnya “membatasi” jumlah kendaraan pribadi agak tidak tepat sasaran dan hanya membuang-buang anggaran saja. Mengapa saya berkata demikian, alasannya adalah baik 3-in-1, ganjil genap, sampai 5-in-1, membutuhkan pengawasan yang ketat dan baik dari penegak hukum. Nah, bayangkan berapa banyak jumlah penegak hukum dibandingkan jumlah pengemudi di seluruh Jakarta yang harus diawasi. Udah gitu, orang Indonesia itu cerdik-cerdik, kalau ada pembatasan, pasti akan ditemukan solusinya. Mulai dari penggunaan Jockey sampai jual beli plat nomer. Jadi saya rasa percuma kalau menggunakan kebijakan yang sifatnya membatasi jumlah kendaraan.

Saya pribadi, kalau disuruh memilih ke Jakarta menggunakan transportasi umum atau transportasi pribadi, tentu melihat kemacetan yang brutal di jakarta tanpa perlu ada 3-in-1, 5-in-1, 10-in-1, dan sebagainya, saya jujur males banget bawa kendaraan pribadi. Udah macetnya bikin stress, pengendaranya sembarangan, dan banyak faktor lainnya. Jadi tanpa pembatasan transportasi pun orang Jakarta juga males bawa kendaraan pribadi sebenernya. Tapi, ini nih masalah yang menurut saya harusnya menjadi fokus utama adalah transportasi publik. Transportasi publik di Jakarta menurut saya tidak ada yang layak pakai sehingga membuat orang-orang memilih untuk stress, bertarung di kemacetan dan keliaran jakarta, dibandingkan menggunakan transportasi publik.

Transportasi publik di Jakarta menurut saya bener-bener gak layak. Angkot dan Bis, keamanan tidak terjamin, lalu suka ngetem sembarangan dan nyetir ugal-ugalan, mesin tidak terawat dan terlihat reyot, bahkan menurunkan penumpang di tengah jalan. Lalu menggunakan bajaj dan ojek pun sama, keamanan tidak terjamin, ugal-ugalan, wah serem deh. Kalau naik kereta, wuih ngeliatnya aja udah ngeri. Orang-orang pada naik di atep, keretanya kayak udah berusia jutaan tahun, stasiunnya gak nyaman, informasi kita ada di stasiun mana dan menuju stasiun mana gak jelas, dan di jam padat udah kayak cendol gitu di dalam kereta. Terus apa? TransJakarta? Dateng 30 menit sekali, armada cuma sedikit, antrian gak jelas dan suka dorong-dorongan, dan di dalam pun dempet-dempetan gak jelas. Jadi sebenernya yang bikin orang naik kendaraan pribadi karena tingkat stress naik kendaraan umum lebih tinggi daripada naik kendaraan pribadi.

Jadi buat Bapak Ibu yang duduk di kursi pemerintah, mending sekarang kerahkan daya upaya sekuat tenaga untuk memperbaiki transportasi publik deh. Saya yakin ganjil genap, 5 in 1, ERP, atau apapun yang sifatnya pembatasan gak akan mempan di Indonesia selama transportasi publik masih semrawut. Coba mulai dari meningkatkan armada TransJakarta. Saya inget janji Pak Jokowi, pertengahan tahun ini, jarak antara satu bus TJ dengan bus TJ lainnya akan terlihat oleh mata. Lalu Monorel dan MRT itu harus segera banget digolkan dan di kongkritkan. Angkutan umum seperti bis dan angkot harus ditertibkan dengan tegas. Lebih mudah mengontrol angkot dan bis daripada mengontrol ratusan ribu kendaraan pribadi kan. Intinya adalah gak usah buang-buang energi dan anggaran untuk melakukan pembatasan, fokus dulu lah sama transportasi publik.

Iklan
About Adam Ardisasmita (1205 Articles)
CEO Arsanesia | Google Launchpad Mentor | Intel Innovator | Writer Dailysocial.id and Dicoding.com | Blogger ardisaz.com | Gagdet, Tech, and Community enthusiast.

3 Comments on Kebijakan Pembatasan Kendaraan Pribadi yang Tidak Tepat

  1. namanya juga sistem kejar setoran dam. ya pasti ngetem lah. kecuali kalo supirnya digaji negara. eh, katanya supir transjakarta digaji negara ya?

    Suka

  2. Setuju buat perbaikan public transportation first, tapi pembatasan jumlah kendaraan juga perlu karena dari segi pertumbuhan jalan juga udah ga seimbang dengan pertambahan jumlah kendaraan. Tapi yah itu dia buat bikin org pindah ga gampang, apalagi dengan alternatifnya yang jauh lebih ga nyaman.

    Lebih extreme lagi kalo jumlah penduduk dibatasin juga (ga tau hukumnya gimana, bisa terealisasi apa nggak tapi harusnya bisa liat singapore wilayah nya kecil tapi ga rame). Ato pindahin ibukota harusnya udah bisa mulai dilakukan.

    Satu lagi masalah transportasi publik yang sekarang ato nanti yang serba canggih: ongkosnya mahal. Contoh aja commuter line yg menurut gw paling oke di antara seluruh public transportation di jkt: tepat waktu (kecuali pas gangguan listrik, yang sering terjadi, yang harusnya ada solusi praktisnya), cepet, rame tapi paling nggak pake ac dan ga ada yg bisa naik ke atap. Tapi apa? Sekali naik 8.000, bolak balik 16.000, sebulan 320.000. Belum lagi kalo jarak dari stasiun harus naik ojek ato angkot lagi. Temen kantor gw banyak yg ngeluarin ongkos 50rb sehari bolak-balik. Yah, kalo kata gw buat orang-orang dengan gaji UMR ga bakal milih ini. Kereta ekonomi 1500 perak jadi pilihan utama, jadilah pada naik ke atap. Commuter line cuma untuk menengah ke atas. Apalagi MRT/monorail yg ongkosnya lebih tinggi. Faktor ekonomi orang jakarta perlu diperhatikan banget-banget buat orang-orang menengah ke bawah. Kecuali, sadisnya semuanya dibikin mahal biar banyak yang keluar dari Jakarta. Ah, paling pengemis sama pengamen yang maksa makin banyak.

    Terakhir, jangan pesimis dong moral orang Indonesia ga bisa diubah (termasuk aparat dan pemerintah). Kalo kita yang generasi sekarang aja udah pesimis ya sampai kapan pun ga bakal berubah2, tinggal bilang udah dari jaman Belanda emang begitu kelakuannya. (Nggak) Selesai masalah.

    Suka

  3. permasalahnnya juga sama kredit mobil yang waktu itu terlalu gampang dam. sama memang penduduk jakarta udah overloaded banget. kalo menurut gw sih mending dibuat kebijakan pemerintah dimana penduduk dengan income <Rp 3.000.000,- per bulan (contoh) diwajibkan transmigrasi ke luar jakarta. soalnya kota-kota lain di indonesia terlalu disayangkan kalo ekonominya jauh banget di bawah jakarta. we need more man power there and good system there too.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: