Tepat Pagi ini, saya melihat bahwa pedagang kaki lima (PKL) liar di belakang kampus ITB sudah rata dengan tanah semua. Isu penggusuran PKL ini memang sudah lama saya dengar dan dari pihak mahasiswa pun masih mencoba untuk bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah setempat. Namun nampaknya, keputusan untuk penertiban ini pun tidak bisa dielakan lagi dan tepat hari ini para PKL di belakang kampus sudah tidak ada lagi. Dari sepanjang proses isu ini diangkat sampai dengan proses pelaksanaan hari ini, ada tiga isu yang saya tangkap.

Isu pertama adalah alasan dibalik “pembelaan mahasiswa” terhadap PKL. Saya sangat appreciate jika ada mahasiswa yang hatinya tergerak mendengar sahabat kita yang mencari nafkah di dekat kampus harus kehilangan mata pekerjaannya. Akan tetapi, dilematis dari kasus ini adalah PKL tersebut berdagang di lokasi yang seharusnya tidak dipakai berdagang (trotoar jalan, bahkan hingga ke badan jalan). Jadi memang secara hukum dan aturan, keberadaan PKL di lokasi tersebut adalah salah dan wajib untuk ditertibkan. Berarti permasalahannya tinggal bagaimana masa depan para PKL ini? Namun sayangnya, ada mahasiswa yang menurut saya mengajukan argumen yang kurang tepat, yakni akan menimbulkan kesulitan jika dia ingin fotokopi atau makan. Sebaiknya argumen ini tidak usah diangkat karena terkesan “asalkan saya bisa fotokopi dan makan dengan mudah, gak papa kok PKL di trotoar juga.” Jadi sebaiknya hilangkan argumen egosentris ini dengan alasan yang lebih bijaksana yakni “bagaimana nasib puluhan pedagang yang hilang mata pencahariannya ini?”

Isu kedua adalah terkait dengan double standart dari pemerintah. Rasanya udah jadi makanan publik kalau banyak sekali kebijakan yang merugikan masyarakat kecil. Saya melihat adanya standar ganda dari pemerintah dari dua fakta. Fakta pertama adalah banyak sekali PKL Liar di daerah Bandung lainnya, bahkan di daerah vital, yang tidak ditertibkan, contohnya PKL Liar yang ada di jalan merdeka atau di dekat pasar Dago. Kalau memang PKL Liar akan ditertibkan, semoga di seluruh jalanan di Bandung ditertibkan semua, jangan sampai yang rajin bayar “uang kemanan” tidak disentuh. Fakta kedua adalah ketika pemerintah berusaha menertibkan masyarakat kecil yang tidak tertib, harusnya orang-orang besar dan konglomerat juga harus ditertibkan. Saya mengacu kepada didirikannya dua buah gedung tempat tinggal di babakan siliwangi yang hitungannya adalah sebagai ruang terbuka hijau (RTH) di kota Bandung. Di atur bahwa suatu kota minimal memiliki 30% RTH, Bandung hanya memiliki sekitar belasan persen, dan 1%nya adalah babakan siliwangi. Namun izin pembangunan dua gedung itu ternyata lancar-lancar saja, sudah berdiri malah. Itu artinya kan pemerintah menertibkan kaki lima tadi tidak menertibkan developer.

Terakhir adalah isu follow up dari penertiban tersebut. Sebagai pemimpin di kota Bandung, harusnya kesejahteraan dari masyarakatnya menjadi tanggung jawab beliau. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dapat memberi lapangan kerja bagi para warganya untuk bisa mencari nafkah. Seharusnya, yang terjadi bukanlah penertiban PKL, tapi juga relokasi PKL. PKL di belakang ITB itu setuju kok dengan penertiban di tempat itu asalkan diberikan alternatif tempat lain. Nah ini nih yang harus jadi PR pemerintah dan mahasiswa juga mengenai nasib dan kelanjutan dari kehidupan para PKL tersebut. Saya lihat di ITB sedang ada cukup banyak aksi nyata dan kajian untuk membahas ini dan semoga bisa memberikan efek positif buat masa depan para PKL di belakang ITB.

Semoga bisa ditemukan titik cerah bagi para PKL agar bisa kembali beraktivitas dan menemukan tempat untuk berdagang. Oh ya, kalau tidak salah, di balubur town square masih banyak lapak kosong yang bisa di isi. Mungkin bisa dialokasikan ke sana dengan biaya yang sangat murah oleh pemda. Tapi mungkin ada solusi yang lebih baik lagi deh. Tetap semangat yah aa dan teteh yang baru saja dirubuhkan lapaknya. Yang penting kita selalu ikhtiar, tawakal, dan ikhlas dalam menghadapi berbagai problema hidup.

p.s untuk foto2 penggusuran bisa dilihat di sini dan sini.