Bear with me yah, ini akan jadi tulisan yang panjang karena aku mau cerita tentang Perintah Presiden atau Perpres yang spesifik untuk mempercepat pertumbuhan industri game Indonesia dalam satu post. Aku akan sedikit cerita historical nya seperti apa, lalu proses penyusunannya seperti apa, dan impactnya akan seperti apa. Sengaja juga nulis ini biar ada jejak sejarahnya juga yah, karena bisa dibilang perpres ini sebuah monumental event dimana pertama kalinya sub-sektor ekonomi kreatif bisa memiliki perpres yang menginstruksikan agar dilakukan percepatan. Dan tolong dipahami juga, klo semua yang ada di tulisan ini adalah dari point of view saya pribadi yah, bisa jadi ada informasi yang kurang akurat juga, jadi jangan ditelen mentah-mentah semuanya. So, lets go

Sebelum Perpres, Pemerintah Ngapain Aja?

Ini saya mau ajak mundur agak jauh dulu yah. Pertama, industri game di Indonesia bisa dibilang masih baru dan belum mature. Mungkin di akhir 90-an dan awal 2000-an baru mulai tuh gelombang awal industri game melalui Matahari Studio yang bikin game untuk arcade. Keberadaan studio game di Indonesia ini membuat adanya cikal-bakal profesi sebagai pengembang game di Indonesia. Yang selanjutnya mulai lebih meluas karena ada platfrom Flash yang membuat industri game jadi lebih inklusif. Flash ini bisa dibilang era awal pecahnya industri game lokal yah. Mulai lah di era ini muncul indie-indie, lalu mulai berforum dan berkomunitas di forum gamedev ID, mulai bikin gathering namanya GameDev Gathering (GDG), dan seterusnya. Lalu di tahun 2013, Asosiasi Game Indonesia pertama didirikan juga. Nah di era-era ini, sebenernya pemerintah udah mulai aware tentang industri game.

Kominfo dulu di era awal industri game udah mulai sponsoring GDG untuk bisa jalan meetup. Lalu kemenparekraf di era ini udah nerbanging studio game lokal ke Tokyo Game Show sampai bikin blueprint industri game lokal. Di buku ini lengkap loh sampai ada sejarah-sejarah nya industri game sampai action plan apa aja yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk support industri game. Klo penasaran, bisa baca buku blueprint nya yang dibikin di tahun 2015 di sini yah. Jadi momentum untuk pemerintah mendukung industri game sudah terbangun di simpul kominfo dan kemenparekraf.

Lalu ketika 2015 terjadi pergantian pemerintahan, munculah organisasi baru yang namanya Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Bekraf ini diisi oleh orang-orang baru, menterinya pun dari profesional, dan tim-timnya menurut saya cukup fresh. Walaupun disayangkan karena tahun pertama Bekraf berdiri masih banyak meraba-raba, setelah 2016 dan seterusnya Bekraf ini berlari kencang dalam mensupport industri game. Buat mencetak talenta ada roadshow ke kota-kota untuk seminar namanya Bekraf Developer Day, untuk pendanaan ada program funding pemerintah namanya Bantuan Insentif Pemerintah, untuk marketing dan mencari deal di luar negeri ada program Archipelageek yang menerbangkan studio game lokal kita ke Game Developer Conference di SF, ke Gamescom di Collogne, ke TGS, dan lain sebagainya. Pergerakan Bekraf ini impactnya sangat besar walaupun dengan sumber dana yang terbatas.

Kemudian di 2019 terjadi lagi lah perubahan. Bekraf hilang dan melebur dengan Pariwisata lagi, dan ini agak mulai dari nol lagi, apalagi ada covid. Ini di awal memang agak tersendat jalannya walaupun di akhir-akhir mulai lancar lagi. Di sini Kominfo juga semakin aktif dengan mensupport program Indonesia Game Developer Exchange. Singkat cerita, pemerintah, terutama Parekraf dan Kominfo, sudah hadir untuk industri game dan dengan program-programnya berusaha untuk membantu industri game dengan program-program yang bagus. Terus, kenapa tiba-tiba ada perpres?

Kenapa Tiba-Tiba Jadi Bikin Perpres?

Jadi di bulan Agustus 2021, saya dan pengurus AGI lainnya diundang meeting oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Waktu itu juga AGI diminta untuk bikin paparan kira-kira apa saja problem yang ada di industri game lokal dan support apa yang dibutuhkan dari pemerintah. Lalu di meeting itu, disampaikan lah bahwa deputi di kemenparekraf yang sudah sejak 2015 jaman bekraf support industri game memberi report ke deputi di marves tentang industri game dan potensinya. terutama fakta bahwa dari 20an Triliun spending game di Indonesia, itu lari ke luar negeri semua uangnya. Sampailah info ini ke Pak Menko dan katanya isu ini dibawa ke level rapat kabinet dengan Presiden. Di situlah Presiden memberi perintah untuk membuat program percepatan melalui perintah presiden.

Di bulan September, itulah rapat perdana dengan Pak Menko. Di rapat itu hadir menteri-menteri dan perwakilan pejabat dari berbagai lembaga dan organisasi. Tentunya ada dari Kominfo dan Parekraf, tapi ada juga perwakilan-perwakilan dari Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu, KemenBUMN, Kemendikbud, dan lain-lain. Ada satu kalimat yang membuat saya optimisi dalam meeting tersebut yang keluar dari mulut pak Menko. “Kalian (merujuk ke kementerian dan lembaga) dengerin ke anak muda ini yang ngerti industrinya.” Kalimat ini membuat saya optimis karena di sini pemerintah ingin mendengarkan industri untuk memastikan program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan industri. Di sinilah akhirnya muncul sebuah agenda rakor untuk merancang apa yang pemerintah bisa lakukan untuk membantu industri game Indonesia.

Proses Perumusan Konten Perpres Game

Setelah meeting ini, saya ingat ada grup Whatsapp namanya grup Sistem Kebut Semalam (SKS) karena dalam waktu singkat, AGI harus menyiapkan bahan untuk meeting rutin HARIAN. Iya HARIAN. Setiap hari, kadang sampai weekend, ada meeting dengan lintas kementerian dengan durasi maksimum satu jam, dengan berbagai topik yang berbeda. Dan setiap H-1 sebelum meeting itu, kita udah dikasih topik untuk kita paparkan. Misal, besok akan meeting dengan Kemendikbud, AGI diminta untuk nyiapin paparan kondisi talenta gimana, program yang diperlukan untuk support talent gimana, benchmark dari negara-negara lain gimana, kondisi di Indonesia gimana, dll. Terus besokannya lagi meeting sama perbankan, kita musti siapin materi tentang funding gimana. Terus meeting sama dirjen pajak, siapin materi tentang perpajakan. Jadi karena tiap hari harus siapin materi, itu di grup isinya ada Cipto selaku presiden AGI, ada Arief dari Agate, ada Kris dari Toge, ada Ko Andi dari Lyto, ada Mbak Eva dari Megaxus, ada Ajie dari Everidea, dan ada Pak Hari yang dulu deputi di Bekraf, yang kerjaannya riset tiap malem untuk nyiapin bahan untuk besoknya meeting dengan berbagai kementerian lembaga dengan berbagai topik berbeda.

Roadshow tiap hari ke berbagai kementerian lembaga dengan berbagai topik ini endingnya ada di tanggal 13 Oktober 2021. Ini buat saya momen yang sangat berkesan banget. Kalau di kantor, kita biasa bikin OKR buat studio game kita. Sekarang kita diminta nyusun OKR buat berbagai kementerian dan lembaga. Di situ kita berkesempatan untuk membuat sebuah file google sheets berupa matrix yang isinya kita butuh melakukan inisiatif apa, outputnya apa, kapan harus tercapai, siapa lembaga yang jadi penanggung jawabnya, dan lembaga apa aja yang terlibat di dalamnya. Plannya adalah Perpres ini akan disahkan di 2022, sehingga pemerintah punya waktu dua tahun di 2023 dan 2024 untuk melaksankan item-item yang ada di dalam perpres ini. Dan memang dalam proses pembuatan perpres ini, ketika roadshow ke berbagai kementerian lembaga, memang ada hal-hal yang menjadi problem utama di industri game yang kita butuhkan solusinya dan kementerian atau lembaga tersebut bisa membuatkan solusinya, tapi kadang ada juga kementerian lembaga yang tidak punya kapasitas untuk solve hal-hal yang kita minta, tapi bisa support di hal lain yang mungkin impactnya gak begitu besar yah. Jadi emang kalau baca di perpres ini, akan ada hal-hal yang high impact yang klo dibaca kayak “wah ini kita butuh banget nih, mantap” tapi mungkin akan ketemu dengan hal-hal yang sifatnya low impact. Walopun begitu, fakta bahwa pemerintah mau urun tangan bantu industri game adalah sebuah gebrakan yang perlu kita syukuri.

Terhambat di Harmonisasi

Perpres yang kita targetkan bisa disahkan di 2022, untuk dikerjakan di 2023 dan 2024, harus terhambat sehingga baru bisa disahkan di 2024. Hal ini dikarenakan proses harmonisasi yang membutuhkan waktu cukup lama dan banyak adjustment yang perlu dilakukan. Ini juga jadi pembelajaran berharga bagi kami dalam proses merancang sebuah program karena ternyata satu program yang kita inginkan ini bisa jadi sudah tercover oleh program lain, atau bisa juga bertentangan dengan regulasi lain, atau belum ada regulasi “payung” yang bisa jadi dasar hukumnya, dan lain sebagainya. Ketika proses harmonisasi ini, kementerian-kementerian yang terkait mendapatkan salinan dari draft matrix nya, lalu disebarkan lagi ke direktorat-direktorat yang terkait, barulah disitu ditemukan hal-hal yang perlu pendalaman.

Proses pendalaman ini pun berjalan sangat panjang karena poin yang ada di dalam metrix ini berkaitan dengan banyak sekali pihak. Jadi kalau kita bicara program pemerintah, ini emang kita bicara koordinasi ke organisasi yang sangat besar, yang bisa jadi satu kementerian tapi beda direktorat bisa punya tugas dan fungsi yang berbeda. Bisa jadi satu sama lain tidak saling tahu program-programnya. Atau ada regulasi yang berdampak dengan program lain yang memang harus disinergikan. Proses harmonisasi ini berjalan cukup lama, hampir setahun. Dan pun ketika dokumen ini beres, untuk bisa sampai ke meja presiden pun ini butuh waktu.

Mungkin pertanyaan besarnya, percuma dong bikin perpres kalau targetnya 2 tahun (2023-2024) tapi baru disahkan di 2024. Menurut saya memang proses harmonisasi ini tidak bisa dihindarkan dan dalam membuat sebuah regulasi memang tidak bisa grasak-grusuk. Beda dengan kita di industri yang bisa bikin policy perusahaan dalam waktu singkat. Di pemerintah ini banyak kepentingan yang akan terdampak dari regulasi yang dibuat. Tapi, dengan adanya matrix ini di 2022, di 2023 dan 2024 sebenernya sudah ada program-program yang “dicicil” oleh para penanggung jawab. Jadi bukan yang mereka baru gerak nunggu perpres di tanda tangan, tapi adanya perpres ini memperjelas pembagian tugas tiap kementerian. Tapi memang ada program-program yang tidak bisa jalan sih karena anggaran mereka baru bisa teralokasi klo sudah ada perpres. Ini sangat dipahami. Tapi buat saya, impact yang sangat pentingnya adalah dengan Perpres ini, walaupun ada pergantian presiden dan kabinet, semoga bisa ngebantu untuk bikin program yang berkelanjutan. Gak harus mulai dari nol lagi. Dulu kan di 2015 udah ada blueprint, tapi karena ada perubahan nomenklatur kementerian jadi harus mulai dari nol lagi. Di 2019 juga gitu. Tapi dengan adanya perpres yang sudah sangat detil dan memetakan dengan baik tugas dan fungsi tiap lembaga, harapannya sih di kabinet yang baru bisa adopsi perpres ini saja.

Apa isi dari Perpres Percepatan Industri Game Lokal ini?

Kalau kamu mau baca lengkap isi Perpres no 19 tahun 2024, kamu bisa cek di sini yah. Tapi saya akan coba bahas secara umum, dan saya akan coba highlight beberapa poin yang cukup krusial dari perpres ini. Mungkin gak bisa semuanya yah saya kupas di tulisan ini, tapi klo ada kesempatan lain buat ngebedah perpres ini, saya akan dengan senang hati yah.

Oke, basically ada tujuh area yang menjadi fokus area di Perpres ini.

1. Pengembangan SDM: Mencetak 3.000 talenta yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi industri gim
2. Pembiayaan dan Permodalan: Penyusunan skema pembiayaan untuk mendukung pengembangan gim lokal
3. Promosi dan Pembukaan Akses Pasar: Memperkenalkan gim lokal berkualitas kepada pasar domestik dan regional
4. Riset dan Pengembangan: Penciptaan teknologi piranti keras dan piranti lunak untuk produksi gim
5. Regulasi Perlindungan Pasar: Penguatan level paling field agar gim lokal bisa berkompetisi dengan gim luar negeri
6. Pengembangan Industri Perangkat Keras: Perangkat keras (HP, Laptop, dan gawai) buatan indonesia agar mengandung konten dalam negeri (TKDN)
7. Aktivasi Gim Lokal di Kawasan Asia Tenggara: Gim lokal terlibat dalam penyelenggaran aktivasi regional untuk membnetuk awarness

Nah ini sebenernya ada banyak banget poin yang menarik. Tapi saya akan coba bahas di tiga area saja yang emang menjadi request utama dari AGI. Klo AGI dari awal meeting tahun 2021, tiga masalah paling urgent yang perlu diselesaikan adalah Pendanaan, Talent, dan Akses ke Pasar.

Pendanaan

Dalam proses penyusunan pendanaan, AGI sudah memberikan berbagai benchmark government funding yang ada di dunia. Bahkan AGI sudah mendampingi pemerintah untuk studi banding langsung ke Perancis dan German untuk mempelajari skema fundingnya. Di jerman skema fundingnya udah sampai ada di level pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sehingga dalam perpres, ada amanah di matrix 2.1 dimana dilakukan “Piloting pembiayaan industri Gim Nasional melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pengelolaan Dana, konsep bergulir dengan dana serta risiko yang termitigasi” dengan goalnya adalah “Terdapat penugasan kepada BLU terkait proses piloting pembiayaan industri Gim Nasional disertai penyesuaian peraturan perundang-undangan.” BLU ini akan jadi lembaga yang menaungi pembiayaan terhadap pembuatan video gim. Lalu juga diperlukan skema funding yakni di poin 2.2 “Penyusunan skema pendanaan dari investor melalui matching fund dan venture capital” dengan goal “Terdapat skema pendanaan Indonesia Game FUnd yang dapat mendanai pengembangan Gim Nasional minimal sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat/6oo miliar rupiah per tahun.” Skema matching fund ini adalah skema yang sangat common dipakai di berbagai negara dan terbukti bisa meningkatkan potensi deal bagi studio game hingga bisa meningkatkan investmen ke indonesia (yang ini akan menjadi efect ke pertumbuhan pajak di dalam negeri juga). Jadi ini adalah salah satu amanah perpres yang perlu dikawal dengan ketat.

Talent

Poin kedua dalah soal talenta. Kita butuh talenta game dev kita makin jago, dan jumlahnya makin banyak. Talenta yang makin kuat ini juga akan jadi daya tarik bagi investasi ke dalam negeri. Untuk itu program pencetakan talenta ini menjadi kunci dan perlu ada program untuk di berbagai level talent. Contohnya ada di poin 1.1 “Pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan” dengan goal “3.OOO orang mengikuti pelatihan di bidang pengembangan Gim dan menciptakan 100 purwarupa Gim Nasional baru setiap tahun” sehingga muncul talenta-talenta baru. Ada juga yang berfokus ke upskilling seperti di poin 1.3 “Peningkatan sumber daya manusia di bidang Gim, antara lain, bisnis, marketing, branding, dan positioning, termasuk beasiswa” dengan goal “Terciptanya 1OO talenta dalam bidang Gim”, hingga push untuk terjadinya transfer knowledge seperti di point 1.5 “Membuat kebijakan untuk mempermudah sumber daya manusia asing berkompetensi tinggi (high skilled talent) di bidang aktivitas pengembangan video Gim untuk bekerja di Indonesia” dengan target “Terdapat kebijakan bagi sumber daya manusia asing berkompetensi tinggi di bidang aktivitas pengembangan video Gim untuk bekerja di Indonesia dengan skema yang mudah untuk mendapatkan izin”

Market

Lalu dari sisi market, ini ada dua approach yah. Satu, approach yang ingin meningkatkan daya saing game lokal di Indonesia. Dan yang kedua adalah untuk memperkuat daya saing game lokal di global. Program ini diterjemahkan jadi cukup banyak bentuk. Ada seperti di 3.1 “Penyediaan captive market bagi produk Gim Nasional” yang goalnya “Tersedianya akses pasar oleh kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pemanfaatan produk Gim Nasional (melalui koordinasi maupun kegiatan lainnya)” sehingga game-game lokal bisa dipakai oleh lembaga negara. Lalu ada juga poin 3.4 “Promosi Gim Nasional dan pembukaan akses pasar di dalam negeri dan di luar negeri” dengan goal “a. Terdapat kegiatan yang mempromosikan 3O Gim Nasional ke luar negeri setiap tahun b. Terdapat kegiatan yang mempromosikan 10O Gim Nasional ke dalam negeri setiap tahun.”, ada juga dari sisi hardware seperti poin 3.6 “Penyusunan skema tingkat komponen dalam negeri untuk memasukkan Gim Nasional ke dalam gawai yang didistribusikan di Indonesia” dengan target “Terdapat Gim Nasional yang di preload pada gawai yang didistribusikan di lndonesia.” Bahkan menurut saya ada satu matrix yang ini cukup kontroversial yah kemarin ketika perpres ini keluar yakni di pasal 5.1 “Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendorong agar penerbit Gim asing dengan dampak ekonomi yang besar membuat badan hukum di Indonesia” dengan target “a. Terdapat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terpisah bagi penerbit Gim b. Terbentuknya peraturan untuk mewajibkan penerbit Gim asing agar memiliki badan hukum di Indonesia dan/atau bermitra dengan badan hukum/ perusahaan dalam negeri”. Aturan ini sampai sekarang masih belum keliatan bentuknya akan gimana yah, dan tentu pemerintah masih sangat terbuka terhadap masukan teknis pengimplementasiannya. Jadi tenang saja teman-teman, masih ada ruang untuk diskusi kok.

Progress Pelaksanaan Perpres Game Sudah Seperti Apa?

Kalau temen-temen sudah baca, bisa dilihat yah ada lebih dari 32 program yang harus dilaksanakan, beberapa ada yang cukup simple programnya karena sudah ada landasan hukumnya dan tinggal dieksekusi, atau sudah berjalan dari sebelum adanya perpres ini, yang gitu-gitu sih gampang. Tapi ada juga program yang emang gak bisa instant dan perlu melalui proses yang panjang. Contoh untuk program terkait pendanaan, ini program yang cukup kompleks. Saya yakin ini yang paling dicari oleh temen-temen di industri yah. Soalnya klo kita pitching game ke publisher, sama-sama bawanya vertical slice, tapi klo studio game dari negara lain bikin vertical slice nya udah sangat polish karena dapet funding dari pemerintah, kita harus compete dengan game seadanya, itu pasti udah susah. Saya ngeliat ada game yang crowdfunding dari luar negeri, udah ada demo nya, karena demonya sudah polish sekali makanya crowdfundnya sukses besar. eh ternyata polishing itu dapet dari funding pemerintah.

Tapi jangan khawatir, sekarang itu minimal seminggu sekali masih diadakan rapat koordinasi untuk memantau implementasi dari perpres ini. Bahkan Cipto mengawal program ini dan rapat koordinasi mingguan secara offline. Jadi dari AGI masih terus membantu agar 32 program ini bisa terlaksana dengan baik dengan melibatkan stakeholder yang sudah sangat banyak sekali.

Harapan saya sih cuma satu. Semoga di kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, PR-PR yang belum selesai dari Perpres game di era Pak Jokowi ini bisa dilanjutkan. Semoga di tahun 2025 nanti kita gak perlu ngulang dari nol dan bisa langsung gas pol mengejar PR di perpres yang belum selesai.