Entah  mengapa saya merasakan betapa kusutnya struktur administrasi di Indonesia. Harus melewati berbagai struktur birokrasi yang kurang sistematis. Saya mempunyai dua pengalaman pribadi yang ingin saya ceritakan. Pertama mengenai pengurusan asuransi kehilangan motor. Saya kehilangan motor sejak bulan November, dari hari itu saya sudah melaporkan kepada polisi mengenai kejadian tersebut. Mulai dari pemeriksaan di depan, kemudian pembuatan surat berita acara. Setelah selesai membuat itu, saya segera menghubungi pihak asuransi untuk menclaim masalah kehilangan ini. Lalu saya diberi fax berkas-berkas yang saya perlukan. Setelah itu saya mulai mengumpulkan berkas-berkas tersebut. Ternyata ada beberapa berkas yang harus diminta ke kepolisian. Kemudian begitu saya di sampai di kepolisan, untuk mendapatkan berkas yang saya butuhkan, saya harus melengkapi lagi berkas sebagai persyaratan. Saya kumpulkan lagi berkas-berkas yang dipelukan untuk polisi. Begitu sudah selesai, saya berikan berkas tersebut ke polisi agar diolah dan bisa memberikan berkas yang saya butuhkan untuk asuransi. Setelah beberapa hari, kemudian saya kabari pihak kepolisisan untuk melapor lagi agar dibuat berita acara. Saya jadi bingung, bukankah sudah pernah membuat di awal? kemudian katanya ada beberapa berkas yang tidak bisa diberikan karena harus disimpan polisi. Namun begitu saya konfirm ke asuransi, pihak asuransi mengatakan berkas itu harus ada. Hingga kini proses pengurusan berkas untuk claim pun belum terselesaikan dan masih dalam pengerjaan.

Kasus kedua, saya menemani teman saya yang baru saja kehilangan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) untuk membuat KTM baru. Dia kehilangan KTM dan juga buku tabungannya (KTM kami berlaku sebagai kartu ATM juga). Dia mengawali proses pengurusan kehilangannya dari gedung administrasi universitas tempat kami studi. Dari sana dia diberi sebuah kertas yang berisi form tanda tangan dari berbagai pihak. Ketua departemen, administrasi, dll. Untuk bisa memulainya, ia diminta ke bank tersebut untuk membuka akun baru. Sesampainya di Bank, ia diminta untuk lapor terlebih dahulu ke pihak keamanan untuk membuat laporan kehilangan. Begitu laporan tersebut jadi, ia kembali ke Bank yang kemudian dilempar lagi ke gedung admistrasi dan tata usaha program studi. Di tata usaha, ia diminta untuk melengkapi arsip-arsip kembali. Proses yang memakan waktu lama ini tidak terselesaikan karena ketika ke gedung administrasi, loket pelayanannya sudah tutup.

Proses administrasi seharusnya dibuat sistematis dan disosialisasikan dengan baik. Sehingga tidak perlu kejadian bolak-balik melengkapi berkas karena semua berkas yang diperlukan telah disiapkan. Kemudian ada baiknya setiap pihak yang berkaitan dengan proses administrasi ini saling berhubungan dan tahu sistematikanya agar tidak terjadi kasus lempar melempar dari suatu tempat ke tempat lain. Dan juga agar informasi yang diminta oleh semua pihak administrasi sama. Birokrasi administrasi yang berbelit-belit sangatlah merugikan. Apalagi jika digunakan oleh oknum tertentu untuk bisa mendapat uang pelicin dan sebagainya.

(gambar dari http://suluk.blogsome.com)